Kab.Bandung – Wartajurnal.net | PWP dan FMPJ, lakukan audensi susulan yang kedua dengan PT.Geodipa enegi.besama Dewan.dengan lintas komisi pada hari Rabu 26/juli/2023 di gedung paripurna DPRD Kabupaten Bandung yang juga di hadiri oleh beberapa dewan di antaranya dari praksi PDIP, Gerindra.
PWP dan FMPJ juga masyarakat lainnya melakukan audiensi dengan PT Geo Dipa Energi (GDE) Persero karena pada auden yang lalu tidak ada keputusan terkait Perizinan, Lahan Kompensasi, Tenaga kerja, Mobilisasi Treler , Pasupasum, perusakan situs, dan sumber air, serta Bonus hasil produksi yang tidak merata di kecamatan Ciwidey dan kecamatan rancabali, juga mempertanyakan tetang Bumdes bersama .
Kegiatan audensi diikuti anggota komisi A DPRD , komisi C dan B dari fraksi Gerindra . bagian hukum disnaker ,perijinan .LH perwakilan PT Geo Dipa Energi, serta PWP , F-MPJ.
Beberapa poin pertanyaan yang disampaikan PWP dan F-MPJ kepada pihak PT Geo Dipa seperti biasa tidak di sertai data yang kongkrit tidak bisa di jawab. selalu di jawab dengan secara lisan, kiasan tanpa membawa data-data, sehingga audensi terkesan tidak serius sehingga audensi itu tidak membuahkan hasil.
Seperti yang disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Pacira (PWP) Lot Bahktiar Sigalingging menyampaikan bahwa audensi denganlintaskomisi dan PT Geo Dipa Energi tidak memuaskan, pertanyaan hannya dijawab dengan lisan dan kiasan tanpa membawa data-data seperti yang diharapkan.” Katanya.
” Kami akan menunggu hasil yang telah di sepakati sebagai mana janji PT Geodipa akan menyerah kan data -data secara rinci dan tertulis atau bai data
Dan waktu yang di janjikan dan permintaan dewan . itu paling lambat sepuluh hari.kalau memang belum terbukti juga kami akan
ajukan lagi audensi ke DPRD Kabupaten Bandung lintas antar komisi atau membuat pansus karena tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan banyak unsur OPD yang terlibat seperti dishub tentang mobilisasi treler, disbudpar mengenai situa batu lukut, BPN tentang pengadaan tanah lakom, Disnaker mengenai tenaga kerja, serta belum terjawab tentang peraturan apa yang dijadikan acuan Bonus produksi dari geodipa harus melalui Dispenda kabupaten bandung, berikut pedoman apa yang menjadi acuan kriteria desa yang mendapatkan .
